Krisis Air, Lurah Pinaras Tutup Kamar Mesin Air Bor, Lurah Melancong ke Surabaya

Krisis Air, Lurah Pinaras Tutup Kamar Mesin Air Bor, Lurah Melancong Ke Surabaya  //   TOMOHON,MS--Padahal masyarakat Kota Tomohon sendiri yang tersebar di hampir seluruh kelurahan mengalami krisis air bersih akibat panas berkepanjangan,

apalagi tidak sedikit suplay air bagi warga hanya didistribusikan melalui tangki air dan  profiil tang air berkapasitas besar atas inisianif kelompok masyarakat tertentu guna membantu penyuplaian air bersih.

  Dari pantuan langsung media yang terjadi dikelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan lain, Pmerintah Kelurahan sendiri melakukan penyegelan kamar mesin sumber air bor bagi masyarakat begitu pula pemilik depot air isi ulang dari sumber air bor selaku pemilik lahan yang berdekatan dengan kamar mesin bor tidak diperkenankan mengambil air.  Kendati sampai saat ini sumur bor yang di bangun Pemerintah Provinsi melalui Balai Air Wilayah I Sulut itu untuk kepentingan masyarakat.

  Anehnya penyegelan kamar mesin bor air oleh perangkat kelurahan dilakukan pembiaran Pemkot Tomohon serta tidak ada tindakan sama sekali dalam beberapa minggu ini, padahal masyarakat Pinaras saat ini sudah kesulitan air, belum lagi sumber air dari sumur bor itu ke bak penampungan milik masyarakat sangat membantu.

  "Warga Pinaras minta Pemerintah Provinsi agar turun tangan melihat kondisi hal ini apalagi Pemerintah telah menyatakan darurat bencana kekeringan, sementara warga sangat membutuhkan pasokan air dari sumur bor" ungkap sejumlah masyarakat.  Sementara Lurah Pinaras Jotje Ering akan ditemui tidak ada di tempat, menurut informasi perangkat ada berangkat bersama dengan lurah-lurah se. Tomohon ke Surabaya.(tim ms)

Pleno DPT TB1 Tomohon 246 Pemilih

TOMOHON,MS--Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon terhadap Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 satu DPT TB Selasa (27/10), menetapkan sekitar 246 pemilih tambahan tahap 1 (satu).

   Rapat pleno penetapan DPT TB 1 (satu) yang di pimpin langsung kelima komisioner Ketua Beldy Tombeg ST, Drs Harianto Lasut, Stenly Kowaas, Ferlendsius Pangalila dan Robby Golioth itu turut disaksikan perwakilan Kepolisian Resor Tomohon, Kajari, Ketua Panwaslu Rita Kambong SH bersama anggota, PPK dan masing-masing LO pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor 1 dan 3.

  Pada penetapan DPT TB tiap kecamatan disepakati Kecamatan Tomohon Utara 86 pemilih, Barat 26 pemilih, Selatan 88 pemilih, Tengah 40 pemilih dan Kecamatan Tomohon Timur 6 pemilih.  Berarti dari totoal DPT 71.010 pemilih, DPT TB 1 (satu) 246 pemilih dengan kalkulasi rekapitulasi DPT dan DPT TB 1 ada total 71.256 jumlah pemilih, sedangkan DPT TB 2(dua) sampai pada H pelaksanaan pemilihan umum 9 Desember mendatang. (Tim MS)

Debat Kandidat Soal Hukum, JONRU VOP Tuai Simpatik

 TOMOHON,MS--Putaran kedua debat kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon berlangsung seru, apalagi dalam konteks materi debat kali ini soal kepatuhan terhadap hukum dalam membangun daerah.  

Pada sesi tanya jawab antar kandidat, pasangan nomor urut 1 (satu) Drs Johny Runtuwene dan Dra Vonny J Paat mempertanyakan opini WTP tapi dililit dengan kerugian negara 5 miliar, konon saja hal ini langsung membungkam kedok kebanggaan meraih WTP tapi menutupi aib yang merugikan uang negara dan daerah apalagi berimplikasi masalah hukum.

  Tidak hanya itu, paslon terkuat mempertanyakan soal pelaksanaan TOF yang berubah menjadi TIFF, jika sebelumnya tahun 2008 TOF dengan menghabiskan 14 juta kuntum bunga yang berasal dari masyarakat tanpa impor kali ini TIFF tinggal menggunakan ratusan ribu kuntum dan banyak bunga yang di impor dari luar dan bukan berasal dari petani bunga. 

Begitu pula soal perserta TOF yang tadinya di ikuti puluhan kota di Indonesia sebagai anggota Apeksi, TIFF kali ini tidak ada lagi anggota apeksi yang ambil bagian.   "Sudah terbuka ketidakberesan soal opini WTP ternyata punya persoalan kerugian negara, begitu juga jabatan Wakil Walikota tidak diisi ternyata pelanggaran hukum dan TIFF yang menurun drastis di banding awal pelaksanaan, jadi sudah kelihatan ternyata ada persoalan hukum melilit dalam sistem pemerintahan",ujar warga yang mendengar siaran radio lokal.(tim ms)

Terkuak, Raih WTP Tapi Punya Kerugian Keuangan Negara dan Daerah

TOMOHON,MS--Pemerintah kota  Tomohon sepertinya tertutup terhadap pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja daerah(APBD) tahun anggaran 2014 walaupun BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi terindikasi adanya kerugian negara miliaran rupiah berdasarkan dengan hasil audit. 

 Dimana pada hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan pihak BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan pada Pemerintah Kota Tomohon menjadi catatan kritis dan disorot masyarakat.

   Investigasi data terhadap sejumlah instansi teknis akibat kerugian negara dan daerah, seperti pada belanja barang Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) terindikasi dipertanggungjawabkan tidak sesuai nilai dan bukti sebenarnya yang mencapai Rp 1,118.534.400 miliar rupiah, begitu pula perjalanan dinas pada Dinas Pendapatan Pengeelolaan Keuangan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) sebesar Rp 177.428.700 dan Sekretariat DPRD senilai Rp 17.488.200 tidak sesuai surat tugas dan terdapat kelebihan pembayaran biaya penginapan sebesar Rp 34.770.000 serta bukti dapat diyakini sebesar Rp 79.019.000.

  Begitu juga pertanggungjawaban dalam kegiatan di Dinas Kesehatan Sosial Dinkesos tidakk sesuai realisasi sebenarnya dan terindikasi merugikan keuangan daerah Rp 15.096.028 lebih, selain itu pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) sejumlah SKPD tidak sesuai serta terindikasi merugikkan keuangan daerah sebesar Rp 63.743.326 dan Rp kurang lebih Rp 18.750.000 tidak direalisasikan sepenuhnya.

Parahnya lagi dari temuan itu ada sekitar Rp 1.171.935.077 terjadi kesalahan pembebanan atas belanja bahan pakai habis kantor belanja cetak/penggandaan dan belanja makan minum di tiga SKPD, juga belanja barang di Dinas Tarumasa sebesar Rp 73.477.350 terindikasi dipertanggungjawabkan tidak dengan bukti, juga budidaya ayam buras di Dinas Pertanian Perternakan Perikanan (Distanakan) sebesar Rp 77.500.000 tidak dilaksanakan sesuai kontrak. 

  Sedangkan di Dinas Pendidikan Daerah terdapat kelebihan pembayaran atas sewa penginapan sebesar Rp 15.950.000 dan pengadaan jasa sewa ruang rapat pertemuan senilai Rp 175.000.000, ada pula 3 (tiga) paket pekerjaan pada Dinas PU dan Distanakan sebesar Rp 302.191.877.69 tidak sesuai spesifikasi kontrak.

  Ada pula 21 paket pekerjaan di sejumlah SKPD terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 401.472.568 lebih serta hibah bagi Dharma Wanita dan Tim Penggerak PKK senilai Rp 720.000.000 tidak sesuai ketentuan serta masih ada sekitar Rp 632.184.001 lebih laporan hasil pemeriksaann belanja modal infrastruktur tahun 2014 belum selesai di tindak lanjuti.    Koodinator Tomohon Coruption Watch (TCW) Ever Ponggawa meminta,"agar  instansi berwenang KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian menyelidiki sejumlah temuan yang mengakibatkan kerugian negara maupun daerah tahun anggaran 2014  sesuai ketentuan hukum" ungkap Ponggawa. (tim ms)

Militan MHP Komit Menangkan JONRU VOP

TOMOHON,MS--Tak mau gegabah menyikapi dinamika politik terkait Pilkada, Maria Hernie Pijoh (MHP) angkat bicara  menepis upaya segelintir orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan nama besar Militan MHP mendukung calon di luar Drs Johny Runtuwene ddan Dra Vonny J. Paat (JONRU VOP). 

Sinyalemen kalau organisasi militan MHP membelot dengan mendukung pasangan Emas dibantah langsung wanita energik yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tomohon.
  "tidak benar itu pendukung MHP tetap komitmen siap memenangkan Jonru-Vop," ujar MHP  Disinggung soal adanya segelintir orang yang hadir dalam kampanye pasangan non partai yang menamakan diri militan MHP adalah tidak benar.

  Dikatakan lagi,"coba lihat saja kaos yang mereka pakai tidak ada tulisan MHP, militan MHP Kaosnya ada tulisan MHP,"  tegas MHP.  Disisi lain Sekretaris Partai Golkar Welly Wenur menambahkan,"tekad Miliitan MHP memenangkan Jonru VoP tidak ada lain, apalagi Partai Golkar konsisten memberikan dukungan ini murni untuk rakyat Tomohon dan bukan segelintir kelompok saja atau orang perorang, militan MHP dan Partai Beringin ini konsisten terhadap aspirasi bagi pasangan calon urut 1 yang di usung PDI Perjuangan" ketus Wenur.

 Sementara pengurus melitan MHP Melky Mengko mengatakan,"seluruh personil militan MHP ada dalam daftar, sehingga merreka yang mengaku militan MHP yang hadir dalam kampanye paslon incumbent sama sekkali bukan bagian militan", ujar Mengko. (tim ms)

TOKA : ASN, PNS Jangan Takut di Intimidasi

TOMOHON,MS--Aparat sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon tidak perlu kuatir menghadapi Pilkada serentak apalagi yang memegang jabatan yang disinyalir mendapat intimidasi tekanan atas jabatan yang ada. 

Bagaimana tidak isu berkembangan bagi ASN maupun PNS tak berkutit menyongsong pesta demokrasi atas tekanan sejumlah oknum pejabat teras lingkup Pemkot melakukan akrobat politik yang bertentangan dengan peraturan perundangan, apalagi petahana merupakan incumbent merupakan calon dari  perserorangan dan bukan calon partai politik.   

Mantan anggota DPRD Sulut Pdt Toni Daud Kaunang STh selaku tim pengkajian Jonru VoP terkaiit hal itu  menegaskan,"dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 jelas memerintahkan Jimmy F Eman selaku calon petahana tidak di perbolehkan untuk iitu,  

Dimana pada pasal 71 ayat 2 berbunyi,"Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir".

Sedangkan pada ayat 4 menegaskan,"Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagaimana calon oleh KPU Provinsi atau KPU  Kabupaten/Kota" urai Toka sapaan akrabnya.. 

Lanjut dijelaskan lagi, pada pasal penjelasan sudah di tegaskkan bahwa hanya sebatas pengisian jabatan lowong saja, ayat (2) penjelasan dikatakan,"dalam hal terjadi kekosongan jabatan maka Gubernur, Bupati, Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas, akan tetapi kekosongan dimaksud dalam hal meninggal dunia, terpidana dan berhalangan tetap. 

Sebab itu mantan Ketua Golkar menghimbau,"pegawai negeri sipil (PNS) tidak perlu takut terhadap ancaman ataupun intimidasi yang santer terdengar saat ini dimana bila tidak mendukung pasangan Eman Sompotan akan di ganti adalah tidak benar dan melawan hukum, kalau ada PNS, honorer ataupun ASN yang mengalami hal itu pihaknya siap melayani pengaduan untuk di lakukan proses dan langkah hukum" kata Kaunang.(tim ms).

Polling Jonru Vop Raih 41 Persen

TOMOHON,MS--Polling pendapat sementara terhadap kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang dilaksanakan relawan mahasiswa independen asal Kota Tomohon dari berbagai latar belakang ilmu yang tergabung dalam lembaga study sosial kemasyarakatan untuk demokrasi, dimana sejak 23 September - 3 Oktober 2015 melakukan sample polling di 44 kelurahan sesuai dengan presentasi jumlah pemilih yang tersebar.

Dari hasil kajian data polling sementara atas sample yang diambil terhadap 1500 responden, menunjukkan Jonru VoP dan Berlian masih unggul di banding kandidat incumbent sebutan Emas.

Hasiil polling pendapat menunjukkan pasangan calon urut 1 (satu) Jonru VoP memperoleh 41 persen sementara pasangan calon urut 3 (tiga) Berlian 22 persen dan Emas 19 persen.

Sedangkan sedikitnya ada sekitar 18 persen audens masih ragu-ragu dan belum menentukan sikap dalam polling sementara ini.(tim ms)