![]() |
| Kasie Intel Kajari (foto.ist) |
Apalagi dugaan korupsi pengadaan komputer itu terendus setelah hasil audit investigasi dilakukan pihak badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) terindikasi adanya kerugian negara senilai Rp 500 juta terhadap proses pengadaan sistem pembayaran PBB online sekitar Rp 900 juta yang diduga salah, karena pemerintah pusat telah menyediakan sistem yang sama secara gratis.
Informasi lain yang di himpun,selain mantan kadis HL
yang sementara menjalani pemeriksaan secara intens oleh pihak kejaksaan, oknum JI selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) juga tak lepas dari pemeriksaan, setelah sebelumnya sekitar 16 saksi yang telah diperiksa dalam dugaan kasus korupsi ini.
Kejari Tomohon melalui Kasi Intel Togap Silalahi SH mengatakan "pemeriksaan terhadap mantan kadis sudah kedua kalinya dan masih akan berlanjut sebab penyidik terus mengumpulkan keterangan terhadap pihak yang terkait atas pekerjaan pengadaan komputer dan sistem pembayaran PBB online," ujarnya.
Sumber resmi lain lingkup kejaksaan negeri menyebutkan dalam waktu dekat kemungkinan sudah ada penetapan tersangka dalam perkara itu, apalagi melihat kasus ini paling tidak ada lebih dari dua orang yang bakalan ditetapkan sebagai tersangka.(Yongkie.S)
